Bak bom waktu yang setiap saat bisa meledak, belakangan Gubernur Anies Baswedan mulai berani blak-blakan bocorkan soal hutang pemerintah pusat.

Iapun mulai terang-terangan sindir pemerintahan Jokowi yang masih punya hutang pada pemprov DKI Jakarta

Hal tersebut ia ungkap saat di undang di acara Talkshow ILC TV One, Selasa (12/05) malam yang dibawakan oleh Karni Ilyas.

Dirinya sekaligus membenarkan pernah gontok-gontokan dengan tiga Menteri Presiden Jokowi soal bantuan sosial atau Bansos.

Bermula saat Karni Ilyas menanyakan asal muasal uang Rp 5,1 triliun yang dituntut Anies ke pemerintah pusat.

Alhasil pemimpin ibukota itu sempat diejek tak punya uang untuk bantu warganya menghadapi masa pelik ini.

"Kenapa ada yang krusial lagi soal anggaran. Soal Rp 5,1 T yang katanya ternyata Gubernur DKI ternyata nggak punya dana untuk 1 juta orang," tanya Karni Ilyas.

Seketika dibantah tegas mantan Menteri Pendidikan itu.

Hutang Pemerintah Pusat

"Informasi tentang tidak ada uang itu tidak benar."

"DKI ini sudah mengalokasikan Rp 5 triliun untuk BTT penanganan Covid"

"Ini untuk kesehatan, untuk Bansos, dan untuk pemulihan ekonomi kalau dibutuhkan,"

Dia sekaligus membantah isu miring soal tidak adanya anggaran DKI Jakarta.

"Sehingga secara anggaran, ada anggarannya Alhamdulillah."

"Tentu ada batas dan tidak mungkin anggaran tidak ada batasnya. tetapi untuk Bansos ini kita tidak ada kendala"

Selanjutnya dia membahas keadaan sebenarnya adalah tantangan cashflow atau aliran kas.

Hal tersebut terjadi karena pajak sebagai pendapatan utama DKI Jakarta merosot di masa Pandemi.

Meski demikian pihaknya menjamin dana kas masih sangat aman.

"Tentu ada batas dan tidak mungkin anggaran tidak ada batasnya. tetapi untuk Bansos ini kita tidak ada kendala"

Salah satu sumber dana yang membantu cashflow DKI Jakarta aman karena dana bagi hasil dari pemerintah pusat sudah masuk.

"Alhamdulillah kita bersyukur. Yang ini juga sempat dibicarakan cukup panjang. Dana bagi hasil antara pemerintah pusat dan DKI di tahun 2019 nilainya Rp 5,1 triliun," kata Anies.

Dia menambahkan dana tersebut sempat tertahan di pemerintah pusat.

"Memang sempat belum dibayarkan. Alhamdulillah tanggal 23 April (2020) kemarin itu sudah dibayarkan Rp 2,6 tirliun,"

Artinya pemerintah pusat masih punya utang ke provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 2,5 triliun.

"Jadi masih ada sisa Rp 2,5 triliun yang harus dibayarkan dari Kementerian Keuangan kepada Pemprov Jakarta," kata Anies.

"Begitu itu dibayarkan kita memiliki kelonggaran likuiditas,"

"Jadi anggaran insya Allah Ada. Tantangan sempat ada di cashflow tapi dengan kemarin baru 50 persen dari dana bagi hasil dikembalikan kepada Jakarta."

"Kita masih menunggu 50 persen lainnya," jelasnya.

Blak-blakan Diserang 3 Menteri Jokowi

Dalam kesempatan yang sama dirinya juga mengakui ada kesalahpahaman antara dirinya dan tiga menteri terkait Bansos.

Sebelumnya dikutip dari tribunWow, tiga di antara sejumlah pihak yang melayangkan kritikannya yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Menteri Sosial Juliari Batubara, dan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy.

Menurut menyebutkan selama ini ada oknum yang tak paham konsep awal Bansos di DKI Jakarta.

Ada mengira bantuan akan diberikan kepada warga per orang, padahal justru akan dibagikan per kepala keluarga.

Selanjutnya kata dia, ada pihak yang mengira warga DKI akan mendapatkan bantuan dobel atau dua kali.

Yang sebenarnya terjadi DKI berinisiatif menyalurkan Bansos sembako menggunakan pendanaan dari Pemprov di awal masa PSBB.

Hal ini untuk mengisi kekosongan Bansos pemerintah pusat yang masuk terlambat.

"Tentang dobel. Tidak ada dobel di sini. Karena ini adalah bantuan makanan untuk dikonsumsi,"

"Tujuannya adalah untuk mengisi rongga tadi. PSBB ditetapkan tanggal 10 bantuan dari pemerintah pusat baru mulai tanggal 20 April,"

Sumber: Grid