Liputan6.com, Jakarta - Anggota DPR Fraksi Gerindra Mulan Jameela mencecar manajemen PT PLN (Persero) soal utang perusahaan yang mencapai Rp 694,79 triliun. Menurutnya, utang yang sangat besar tersebut tidak sehat bagi kinerja PLN.

"Merujuk laporan keuangan PLN kuartal I 2020, PLN memiliki utang jangka panjang Rp 537 triliun dan utang jangka pendek sebesar Rp 157,79 triliun dengan demikian total utang PLN menjadi Rp 694,79 triliun," ujarnya di DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

Mulan mengatakan, utang ini digunakan termasuk untuk pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW). Namun untuk pembangunan tersebut PLN tak menggunakan dana sendiri tetapi menggunakan pinjaman dari perbankan.

"Utang perusahaan digunakan membiayai proyek infrastruktur listrik 35.000 MW, PLN tak punya dana sendiri sehingga melakukan pinjaman ke bank sebesar Rp 100 triliun dengan tujuan membangun listrik," jelasnya.

Mulan juga menilai, kondisi keuangan tersebut tidak sehat bagi perusahaan pelat merah tersebut. Apalagi jika PLN berniat menaikkan tarif untuk menutup utang perusahaan.

"Dengan kondisi keuangan seperti ini tentu mengagetkan dan tidak sehat. Yang ingin saya tanyakan dengan kondisi ini bisa kah PLN menjamin ketersediaan listrik nasional tanpa harus menaikkan tarif listrik kepada masyarakat karena terus terang pada kenyataannya kenaikan tarif listrik menjadi hal yang meresahkan,"paparnya.

Untuk itu, dia meminta perusahaan penyedia jasa kelistrikan tersebut menjelaskan langkah yang akan dilakukan perusahaan untuk menutup utang. "Apa langkah yang akan dilakukan PLN untuk mengatasi utang tersebut?" tandasnya.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

PLN: Proyek 35.000 MW Baru Beroperasi 23 Persen

Sebelumnya, Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Zulkifli Zaini mengatakan progres pembangunan listrik 35.000 megawatt (MW) sudah beroperasi efektif sebanyak 23,6 persen.

Dia juga menyampaikan, hingga kini dari pengerjaan hingga tersambung secara keseluruhan telah mencapai 78,4 persen.

"Yang sudah dimulai pengerjaan fisik mulai dari konstruksi sampai dengan tersambung totalnya adalah sebesar 78,4 persen, sedangkan dalam tahap pengadaan, perencaanaan dan PPA tetapi belum dimulai pengerjaan fisik adalah 27,6 persen," ujarnya di DPR, Jakarta, Selasa (25/8/2020).

"Artinya sudah lebih dari 3/4 dari program tersebut dimulai pembangunan fisiknya. Sementara yang sudah benar-benar beroperasi adalah sebesar 23,6 persen," sambung Dirut PLN itu.

Zulkifli mengatakan, program pengadaan listrik 35.000 MW sebagian besar mengandalkan bahan bakar batu bara. Untuk itu, perusahaan pelat merah tersebut membutuhkan harga batu bara yang kompetitif untuk penyediaan listrik.

"Program 35.000 MW yang sebagian berbasis bahan bakar batubara akan meningkatkan PLTU Indonesia. Setiap tahun masa produksi pembangit listrik adalah 30 sampai 40 tahun sehingga perlu dipastikan kesediaan batubara dengan harga terjangkau dan jumlah yang memadai," jelasnya.

Dalam rangka pemenuhan kebutuhan listrik tersebut, PLN pun mengusulkan Indonesia harus memiliki tambang batubara dengan spesifikasi yang sesuai.

"Untuk mendukung ini, salah satunya memiliki tambang dengan spesifikasi yang dibutuhkan," tandasnya.

Zulkifli kemudian merespons pertanyaan Mulan soal utang dan tarif listrik. Dia mengatakan, pihaknya memahami kondisi tersebut. Dia bilang, pihaknya akan menjaga kondisi keuangan PLN terjaga dengan baik.

"Mengenai utang kami, utang jangka panjang Rp 530 triliun, utang jangka pendek Rp 150 triliun lebih, kami sangat paham dengan itu dan memang situasi seperti ini komitmen kami adalah menjaga sustainability keuangan PLN terjaga dengan baik," katanya.

Ia melanjutkan, dengan bantuan DPR dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) kelangsungan PLN akan terjaga sampai akhir tahun. Apalagi, pemerintah akan kembali membayar utangnya dalam waktu dekat.

"Dari Rp 45 triliun utang pemerintah kepada kami PLN, Rp 7 triliun sudah dibayar, Rp 38 triliun mudah-mudahan di akhir Agustus ini, di awal September akan dibayar oleh pemerintah," sambungnya.

Selanjutnya, Zulkifli juga menepis adanya kenaikan tarif listrik. Dia bilang, yang ada hanya kenaikan pemakaian listrik.

"Dengan kondisi utang ini apakah ada pertanyaan Ibu Mulan tadi, apakah akan ada kenaikan tarif, bapak ibu sejak 1 Januari 2017 tidak ada kenaikan tarif. Otomatis tarif adjusment tidak berlaku sejak 1 Januari 2017. Jadi tidak ada kenaikan tarif sampai dengan saat ini, yang ada adalah kenaikan pemakaian listrik," paparnya.

Sumber: Linetoday; Detik